PGI Masih Kaji Langkah Pemerintah Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang

SINARBANTEN.COM, Jakarta — Sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang resmi diundangkan pada 30 Mei 2024, sudah ada dua ormas keagamaan yang menolak tawaran pengelolaan tambang yaitu Muhamadiyah dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons penolakan ormas seperti Muhamadiyah dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menerima karpet merah mengelola tambang dari Pemerintahan Jokowi.

“Yang jelas kami akan menawarkan. Sudah barang tentu ada yang menolak, ini kan kita mau berikan kepada yang mau. Kalau yang menolak, apa boleh buat, berarti kan gak membutuhkan. Kita berikan kepada yang membutuhkan,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari cnnindonesia.com, Sabtu (9/6/2024).

Pembantu Presiden Joko Widodo itu menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh karena itu, Bahlil mengklaim akan menghargai perbedaan yang muncul.

Berbeda dengan Muhamadiyah dan KWI, Ketua umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom menegaskan PGI masih mengkaji langkah pemerintah yang memperbolehkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diberikan izin tambang. Sebab, PGI tak memiliki kemampuan di bidang tambang dan bukan bidang pelayanan organisasi ini.

“Tapi sudah pasti bahwa masalah tambang ini bukanlah bidang pelayanan PGI dan tidak juga memiliki kemampuan di bidang ini. Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI,” kata Gomar dalam keterangan terbarunya, Kamis (6/6).

Gomar mengklarifikasi pernyataan sebelumnya yang telah memberikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Jokowi memberikan izin tambang kepada lembaga keagamaan. Ia meminta pernyataan tersebut tak diartikan PGI bersedia untuk ikut dalam pengelolaan tambang.

Ia lantas mengimbau kepada lembaga keagamaan untuk fokus pada pembinaan umat.

“Saya tentu menghormati keputusan lembaga keagamaan yang akan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Keputusan Presiden tersebut. Dalam kaitan inilah saya menyambut positif Keputusan Presiden seraya mengingatkan perlunya kehati-hatian,” kata dia.

Selain itu, Gomar juga menyinggung peran PGI kerap aktif mendampingi korban imbas usaha tambang.

“PGI jika ikut menjadi pelaku usaha tambang potensial akan menjadikan PGI berhadapan dengan dirinya sendiri kelak dan akan sangat rentan kehilangan legitimasi moral,” pungkasnya. *[ Redaksi SB ] 🙏🙏