PPKM Kembali Diperpanjang Hingga 23 Agustus Dengan Kebijakan Baru

SINARBANTEN.COM, Jakarta – Pemerintah kembali memperpanjang PPKM sampai 23 Agustus 2021 dengan penambahan kebijakan-kebijakan terbaru. Pemerintah juga melakukan pelonggaran kegiatan pada usaha mal.

Pemerintah juga akan melakukan uji coba Protokol Kesehatan untuk Perusahaan-perusahaan orientasi ekspor dan orientasi domestik yang ditentukan oleh oleh Kementerian Perindustrian. Artinya perusahaan yang sebelumnya work from home (WFH) sebagian 50%, kini bisa 100% work from Office (WFO) dengan syarat ketat.

Menko Marves yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (16/8/2021) mengatakan, lebih dari 390 ribu orang karyawan yang akan mengikuti uji coba ini.

“Industri tersebut akan diizinkan beroperasi 100% (WFO) dengan penerapan minimal 2 shift. Para perusahaan tersebut wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi juga untuk melakukan screening terhadap karyawan dan non karyawan yang masuk ke lokasi pabrik,” jelas Luhut.

Perlu diketahui, selama ini industri yang berbasis ekspor masuk dalam sektor esensial yang sebagian boleh work from home (WFH), sebagian lagi work from Office (WFO).

Adapun bidang yang menjadi sektor esensial sebagai berikut :

a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

b. Pasar modal.

c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.

d. Perhotelan non penanganan karantina.

e. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri).

Untuk butir (a) sampai (d) di atas dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf. Sementara untuk butir (e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal sebesar 50% staf yang bekerja di fasilitas produksi/pabrik. Sementara untuk wilayah perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10% staf. *[ Redaksi SB ]🙏🙏