Petani Pandeglang Harus Manfaatkan Asuransi Usaha Pertanian

SINARBANTEN.COM, Pandeglang – Kini sudah hadir asuransi bagi petani bernama, asuransi usaha pertanian yang bermanfaat untuk melindungi petani akibat kegagalan panen.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang Budi S Januardi saat memberikan sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani, dan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan), bagi Kelompok Tani (Poktan) se Kecamatan Cikeusik di Pandeglang mengharapkan supaya para petani di daerah itu agar segera bergabung karena sangat banyak manfaatnya. Selain itu melalui mekanisme asuransi, pendapatan petani akan terjamin karena adanya tanggungan kerugian jika terjadi kerusakan usaha tani.

“Program AUTP disosialisasikan Pemkab Pandeglang melalui dinas pertanian ditujukan kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan bagi petani. Biaya premi yang perlu dibayarkan sudah mendapat subsidi secara langsung dari pemerintah, “jelasnya, Selasa (4/2/2020).

“Mekanisme pendaftaran AUTP cukup mudah, sebagai syarat utama, petani harus bergabung terlebih dulu dengan salah satu kelompok tani. Kelompok tani ini baru bisa dinyatakan resmi dibentuk jika telah mendapatkan surat keputusan dari dinas pertanian,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, AUTP mampu memberikan manfaat perlindungan atas kerugian petani dari kegagalan panen. Baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun serangan hama.

Termasuk bencana banjir bandang hingga gempa bumi. Sementara itu, hama yang dimaksud mencakup wereng cokelat, walang sangit, tikus, penggerek batang, dan ulat grayak.

Asuransi ini juga memberi jaminan kerugian atas gagal panen akibat penyakit tanaman, seperti penyakit tungo dan busuk batang.

Untuk mendaftarkan diri, petani akan mendapat pendampingan khusus dari petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Selanjutnya petani hanya akan diminta membayar premi sebesar Rp36.000 per hektare sawah disetiap musim tanam, dengan pertanggungan sebesar Rp6 juta jika terjadi kerusakan usaha tani.

Sebagai informasi, dasar hukum pemerintah meluncurkan program asuransi pertanian adalah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Petani. Dalam undang-undang ini, penerima manfaat AUTP adalah petani atau penggarap dengan lahan maksimal dua hektar. *[ AA ] 🙏🙏