Manfaat Rencana Terintegrasinya KTP dan NPWP Bagi Pelayanan Publik

SINARBANTEN.COM, Jakarta – Kini ada langkah terbaru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu bekerja sama untuk memanfaatkan nomor induk kependudukan agar bisa digunakan untuk pelayanan pajak.

Targetkan dari kebijakan ini adalah agar nomor identitas di kartu tanda penduduk (KTP) terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sehingga akan memudahkan DJP dalam mengumpulkan penerimaan negara dan sektor pajak.

“Saya meyakini bahwa dukungan dari Dirjen Dukcapil akan sangat membantu DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan diĀ gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018).

Selanjutnya Robert menjelaskan kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak diharapkan bisa memberikan manfaat untuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, misalnya lebih mudah dalam mendapatkan data kependudukan, foto, keluarga dan juga akan sangat bermanfaat untuk memperluas basis pajak dalam pengawasan kepatuhan, termasuk pemeriksaan wajib pajak.”

Menurut Robert saat ini DJP memiliki akses informasi keuangan baik domestik maupun internasional. Ditjen pajak juga memiliki basis data hasil pelaksanaan program tax amnesty. Ini akan memudahkan update data dan memastikan datanya akurat dan tidak ada duplikasi.

Sebagai informasi, saat ini DJP menyambut baik masa transisi integrasi KTP dan NPWP ini. *[HGR] ??