SINARBANTEN.COM, Pandeglang – Untuk mengantisipasi bencana alam seperti gempa atau keadaan tanggap darurat di Pandeglang yang baru-baru ini terjadi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2,5 milyar.
Tetapi besaran anggaran tersebut, terkoreksi menjadi Rp. 1 milyar, lantaran efektifnya alokasi itu, hanya untuk sisa tahun berjalan 2018 ini, yakni November dan Desember. Anggaran itu terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, dengan nama mata anggaran Dana Tak Terduga (DTT).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang Ramadani menjelaskan, “Anggaran DTT itu jelas harus ada. Kalau besaran anggarannya Rp. 1 milyar kalau nggak salah. Itu pun sisa, karena kemarin kita koreksi dari Rp. 2,5 kita menjadi Rp. 1 milyar, karena memang alokasinya hanya pada sisa tahun anggaran berjalan 2018 ini, atau hanya tinggal dua bulan lagi, yakni November Desember, dan efektif di APBD Perubahan.” (31/10/2018)
“Anggarannya dari APBD, tapi ada di Belanja Tidak Langsung (BTL). Ada dua di Dinsos itu, ada Bansos yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Kalau Bansos yang direncanakan itu seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bunyinya by name, by adres, by rupiah kan sudah ada calon penerimanya, alamatnya, besarannya itu sudah ada. Sedangkan untuk Bansos yang tidak direncanakan, bantuan yang sifatnya insidentil seperti rumah yang tertimpa pohon, kebakaran dan bencana lainnya,” ungkapnya.
Selanjutnya Ramadani menambahkan, “Seperti halnya Bansos untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Disitu sudah teralokasikan dananya sebesar Rp. 7,5 juta per unit rumah. Sementara besaran Bansos yang sifatnya insidentil, tergantung dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak Dinsos, dan jelas bantuannya akan menjadi variatif.”
Sebagai informasi, di Pandeglang terdapat sekitar 13 kecamatan yang rawan bencana, seperti halnya bencana banjir yang menjadi langganan, bila musim hujan tiba.*[ MA ] ??
