Akhir Tahun 2021, China Larang Penggunaan Kurikulum Asing Di Sekolah

SINARBANTEN.COM, China – Negera Tirai Bambu, China, kembali melakukan terobosan baru di dunia pendidikan. China telah mensahkan undang-undang baru di bidang pendidikan yang akan melarang penggunaan kurikulum asing untuk taman kanak-kanak hingga sekolah menengah mulai akhir tahun 2021 ini di seluruh wilayah China. Selain itu, China juga melarang kepemilikan sekolah swasta oleh pihak asing.

Pada Senin (17/5/2021), Dewan Negara China mengumumkan undang-undang baru yang menghentikan pengajaran kurikulum asing di sekolah, dari taman kanak-kanak hingga kelas sembilan (K-9).

Mengutip dari Reuters, peraturan ini akan mulai berlaku pada 1 September 2021. Larangan atas entitas asing di dunia pendidikan ini merupakan salah satu langkah yang China ambil untuk memperketat kendali atas sektor pendidikan dan wacana publik yang tumbuh cepat.

Adapun isi dari undang-undang baru itu adalah, anggota dewan direksi atau badan pembuat keputusan lainnya di sekolah swasta K-9 harus berkewarganegaraan China dan wajib menyertakan perwakilan dari regulator.

Aturan kepemilikan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Promosi Pendidikan Swasta yang terbit pada Jumat (14/5/2021) pekan lalu.

Penetapan undang-undang pendidikan yang baru tersebut bertujuan untuk menekan ledakan dalam industri bimbingan belajar privat, yang dinilai memberikan tekanan pada anak-anak sekolah. Harapannya, langkah ini juga bisa meningkatkan angka kelahiran negara dengan menurunkan biaya hidup keluarga.

Sebagai informasi, selama 10 tahun hingga 2020, Populasi China tumbuh pada laju paling lambat dalam beberapa dekade, meningkatkan kekhawatiran angkatan kerja yang semakin berkurang.

Biaya hidup di kota-kota besar, dengan pendidikan terhitung sebagian besar, telah menghalangi pasangan untuk memiliki anak. Aturan baru akan berusaha membatasi biaya yang dikenakan oleh perusahaan untuk bimbingan belajar privat.

Dengan adanya undang-undang pendidikan baru, Pemerintah China bisa dengan lebih mudah mengawasi pola pengajaran serta biaya pendidikan agar tidak terlalu membebani masyarakat. *[ Redaksi SB ]🙏🙏