KSPI: Skema Upah Per Jam Bisa Miskinkan Buruh

SINARBANTEN.COM, Jakarta – Skema penerapan upah per jam yang diwacanakan pemerintah dinilai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan memsikinkan buruh sehingga KSPI menolaknya.

Bila Skema penerapan upah per jam diterapkan, maka perusahaan dapat lebih leluasa mengatur jam kerja buruh sehingga menurunkan upah yang didapat.

Dalam siaran pers, Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh. Padahal selama ini upah minimum menjadi jaring pengaman (safety net) bagi tenaga kerja.

“Bila dibayar sesuai jam kerja, ada kemungkinan buruh mendapat upah lebih rendah dari upah minimum per bulan. Hilangnya pendapatan sesuai upah minimum membuat jaminan bagi tenaga kerja berkurang. Padahal harusnya hal itu dijamin oleh negara, “ujar Iqbal, Jumat (27/12/2019).

Bila itu diterapkan, tambah Iqbal, peran negara untuk melindungi rakyat kecil yang hanya mengandalkan upah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi hilang.

Selain itu, bisa terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang sedang haid upahnya akan terpotong. Padahal selama ini bila cuti haid upahnya tidak dipotong. “Begitupun buruh yang sedang sakit, cuti melahirkan, menjalankan ibadah haji, dan yang lainnya, maka upahnya terpotong. Pasalnya selama cuti pekerja tersebut tidak bekerja, “pungkasnya. *[ TI ] ??