SINARBANTEN.COM, Jakarta – Akhir-akhir ini sering kita mendengar perbincangan pro dan kontra tentang wacana pengangkatan Ahok menjadi pemimpin salah BUMN.
Yang paling gencar datang dari Arie Gumilar, ketua Serikat Pekerja Pertamina yang belakangan diketahui sebagai anggota 212 (Kadrun Connection). Dialah biang kerok aksi penolakan Ahok di Pertamina dengan dalih yang terlalu dipaksakan.
Mencuatnya nama Ahok yang bakal menduduki posisi ‘basah’ di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya menuai tanggapan dari ketua Serikat Pekerja Pertamina, tetapi dari berbagai kalangan, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa ada tujuh pejabat BUMN akan diberhentikan, sesuai dari Tim Penilai Akhir (TPA).
Nanti penggantinya, sebut Ma’ruf diperkirakan akan tuntas pada Desember, disampaikannya dia ditanya soal posisi mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok di posisi jabatan yang ada di BUMN.
“Kan di TPA itu sudah dibahas pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN, tapi penggantinya belum,” ujar Ma’ruf kepada wartawan di Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (17/11/2019).
Sebenarnya, tambah Wapres, pengisian jabatan BUMN itu akan tuntas pada Desember dan tak boleh ada kekosongan terlalu lama, karena akan berpengaruh pada kepastian para investor yang masuk ke Indonesia.
Mantan ketua umum MUI itu enggan mengomentari lebih lanjut terkait polemik Ahok bakal menjadi Bos BUMN. Karena yang memiliki kewenangan soal penempatan Ahok adalah Presiden Joko Widodo.
“Itu kewenangan presiden yang menentukan. Saya dengar masih diproses, kita tunggu saja,” pungkasnya.
Perlu diketahui, Ahok sebelumnya bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas perihal jabatan di BUMN, Rabu (13/11/2019).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Sinar Banten, Ahok bakal mendapat durian runtuh yang berasal langsung dari Presiden Jokowi di awal pemerintahannya dalam periode kedua ini. *[ SM ] ??
