MUI LEBAK: Aparat Hukum Harus Optimalkan Pemberantasan Judi Online

SINARBANTEN.COM, Rangkasbitung – Maraknya dampak perjudian terutama judi online di Kabupaten Lebak bukan saja melanda masyarakat biasa, tetapi sudah menyebar hingga kepada Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (ASN/PPPK).

Menanggapi dampak negatif dari perjudian tersebut, akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak buka suara melalui Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak, KH Ahmad Hudori.

“Aparat hukum harus terus mengoptimalkan pemberantasan perjudian, termasuk judi online karena dapat menimbulkan kemudaratan dan penderitaan terhadap pelaku maupun keluarga, ” ungkap Hudori, Rabu (19/6/2024).

Perbuatan perjudian itu tentu dilarang agama dan hukumnya haram, sehingga aparat hukum harus bertindak tegas untuk dilakukan pemberantasan perjudian, baik perjudian secara online maupun perjudian offline.

“Apapun jenis perjudian itu tidak ada manfaatnya, bahkan dapat menimbulkan kemudaratan dan kesengsaraan, baik terhadap pelaku maupun keluarga,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

Selain itu juga pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online sebab kegiatan perjudian bersifat ilegal dan mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat berujung tindakan kriminal. *[ Redaksi SB ] 🙏🙏