Kenapa Pemerintah Tetap Menggelar Pilkada Serentak?

SINARBANTEN.COM, Jakarta – Meskipun banyak pihak, termasuk Nahdlatul ulama (NU) dan Muhammadiyah, meminta agar Pilkada Serentak ditunda, tetapi pihak pemerintah yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan tidak akan menunda Pilkada 2020.

Artinya, Pilkada serentak tahun ini akan tetap dilakukan, meski banyak desakan penundaan dari masyarakat.

Jadi kenapa Presiden Jokowi bersikukuh tetap menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020?

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan, keputusan Jokowi itu diambil kemarin, Senin (21/9). ‚ÄúPresiden berpendapat bahwa Pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan. Pendapat Presiden ini sudah disampaikan oleh Mendagri agar disampaikan ke DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan sebagainya,” ujar Mahfud usai rakor soal Pilkada 2020, Selasa (22/9/2020).

Sebenarnya Pemerintah mempunyai 4 alasan sehingga Pilkada 2020 tetap digelar.

Pertama, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada 2020.

Kedua, penundaan Pilkada karena bencana Covid-19 tidak memberi kepastian karena tidak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan corona akan berakhir.

Mahfud Ia mencontohkan di negara-negara yang kasus corona lebih buruk dari Indonesia, pemilu tidak ditunda. Misalnya di Amerika. Alhasil, Jokowi berpandangan, Pilkada 2020 tidak perlu ditunda.

Ketiga, Jokowi tak ingin 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu yang bersamaan.

” Plt itu tak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Sedangkan situasi sekarang saat pandemic, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada menggerakkan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis,” jelas Mahfud.

Keputusan ini juga dengan mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur masyarakat termasuk ormas besar. Antara PBNU dan Muhammadiyah yang mendesak agar Pilkada 2020 juga telah menyampaikan masukan mereka ke Jokowi.

“Dari ormas-ormas besar seperti dari NU dari Muhammadiyah pun memiliki pendapat yang berbeda, itu semuanya didengarkan. Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan secara khusus untuk membahasnya,” kata Mahfud.

“Jadi pembicaraannya sudah mendalam semua sudah didengar,” lanjut Mahfud.

Keempat, Pilkada 2020 sebenarnya sudah ditunda dari September ke Desember. Oleh sebab itu, sebenarnya penundaan sudah pernah dilakukan untuk menjawab desakan masyarakat.

Mahfud berpendapat, saat ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana mencegah penularan virus corona, bukan berfokus pada penundaan Pilkada. *[ Redaksi SB ] ??