SINARBANTEN.COM, Jakarta – Akhirnya polemik mengenai tarif ojek Online akan segera mendapatkan solusi terbaik karena Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) telah melaporkan perkembangan terkini perihal aturan ojek online.
Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/3/2019), BKS Mengatakan, “Finalisasi. Kita lagi bicara. Kita harapkan akhir bulan ini ya.”
Tetapi dalam wawancara eksklusif di program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Kamis (14/2/2019), BKS mengungkap sejumlah poin dalam aturan ojek online. Salah satunya adalah tarif batas atas dan batas bawah.
“Jadi yang wajar mungkin dari Rp 2.200 sampai Rp 3.000 menurut versi saya,” ungkapnya.
Meski demikian, angka yang disebut Menhub itu masih terbuka untuk didiskusikan. Dalam penentuan tarif ini, Kemenhub melibatkan berbagai pihak termasuk para pakar serta stakeholder terkait seperti operator dan asosiasi pengemudi ojol.
Selain itu, nasib para pengemudi juga menjadi perhatian Menhub, jika operator kebanyakan kasih diskon.
“Kalau satunya mati, kalau hanya satu operator, dia tetapkan satu harga tertentu kan jangan, jangan sampai monopoli, biar terjadi harga yang berkompetisi. Sehingga katakanlah dengan Rp 2.200-Rp 2.400 dia cukup bekerja 8 jam. Tapi kalau didiskon sampai Rp 1.500 itu kerjanya jadi 10-12 jam,” urainya.
“Kan kita juga kasihan sama mereka. By rule, orang itu kan kerjanya 8 jam. Masa kita mau mendapatkan manfaat tapi membuat orang susah. Jadi saya minta toleransilah kepada masyarakat. Karena ini sesaat, kalau banyak diskon itu pasti nanti akan mati. Kita ingin kompetisi sehat,” pungkasnya. *[ SM ] ??
